DLH Kalsel Dorong Gerakan Pilah Sampah, 6,2 Ton Sampah Ditukar Sembako
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (DLH Kalsel) mencatat capaian 6,2 ton sampah dari program Pilah Sampah Dapat Sembako yang digelar di kawasan eks Kantor Gubernur Kalsel Nol Kilometer, Banjarmasin. Program ini bukan sekadar urusan bersih-bersih kota, tetapi juga menjadi cara baru untuk mendorong warga lebih disiplin memilah sampah sejak dari rumah.
Pelaksana Tugas Kepala DLH Kalsel, Fathimatuzzahra, menegaskan bahwa pola insentif seperti ini terbukti lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya sembako sebagai imbalan, warga terdorong membawa sampah anorganik yang masih bernilai, sekaligus mulai melihat sampah sebagai sesuatu yang bisa dikelola, bukan langsung dibuang.
Insentif yang Mengubah Kebiasaan Warga
Menurut DLH Kalsel, program tersebut memberi dampak ganda. Di satu sisi, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa ditekan. Di sisi lain, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari sampah yang mereka kumpulkan dan pilah. Model ini dinilai lebih mudah diterima karena menyentuh kebutuhan warga secara nyata.
Fathimatuzzahra juga menyebut program ini ikut membentuk perilaku ramah lingkungan. Kebiasaan memilah sampah tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan bagian dari aktivitas yang membawa hasil. Dari titik inilah DLH Kalsel berharap kesadaran warga tumbuh lebih kuat dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan saja.
Tekan Beban Anggaran dan Sorotan Pengelolaan TPA
Selain berdampak pada perilaku masyarakat, program ini membantu pemerintah daerah mengurangi beban biaya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Langkah tersebut menjadi penting di tengah sorotan terhadap sejumlah TPA di Kalimantan Selatan yang sebelumnya dinilai Kementerian Lingkungan Hidup RI belum sepenuhnya memenuhi prinsip pengelolaan ramah lingkungan.
Dalam konteks itu, inisiatif Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadirkan pendekatan yang lebih konkret. Program insentif “pilah sampah ditukar sembako” diposisikan sebagai salah satu upaya untuk merespons krisis sampah di Kota Banjarmasin dengan cara yang lebih dekat ke lapangan, bukan hanya lewat imbauan.
Kolaborasi Korporasi dan Bank Sampah
Pelaksanaan program ini turut melibatkan berbagai pihak. Gubernur Muhidin hadir bersama sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait, sementara DLH Kalsel menggandeng korporasi melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menyediakan sembako bagi warga yang menyerahkan sampah anorganik.
Bank Sampah Induk Baiman dan bank sampah lokal juga berperan dalam proses penaksiran serta penimbangan sampah agar penukarannya berlangsung transparan. Sejumlah perusahaan, di antaranya PT Adaro Indonesia dan PT Indofood, ikut memberikan dukungan lewat dana TJSL, termasuk bantuan alat pengolahan sampah organik dan kendaraan roda tiga.
Dengan dukungan itu, DLH Kalsel berharap sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Banjarmasin bisa semakin kuat. Program ini menunjukkan bahwa urusan sampah tidak lagi cukup diselesaikan di ujung pembuangan, melainkan harus dimulai dari kebiasaan memilah, mengumpulkan, dan memberi nilai pada sampah sejak awal.
Source link
