Keputusan seorang pejabat rekrutmen militer di Ukraina untuk melindungi anaknya dari wajib militer justru berbalik menjadi pukulan bagi dirinya sendiri. Letnan Kolonel Yuriy Kovalyuk, Kepala Departemen Kedua Kantor Pendaftaran Militer Distrik Dubensky, Oblast Rivne, dicopot dari jabatannya setelah menolak putranya ikut wajib militer. Tak berhenti di situ, ia kemudian dikirim ke medan perang untuk menghadapi pasukan Rusia.
Kasus yang memicu sorotan soal mobilisasi
Peristiwa ini mencuat di tengah mobilisasi Ukraina yang kian ketat dan menuai perdebatan. Kovalyuk juga menjadi perhatian karena pernyataannya yang skeptis terhadap rekrutmen kontrak bagi pemuda di bawah usia 25 tahun. Sikap tersebut memperkuat kesan bahwa ada jarak antara kebijakan mobilisasi yang dijalankan dan pandangan sebagian pejabat di lapangan.
Pesan keras dari komando militer
Pencopotan Kovalyuk dilakukan atas perintah Komando Operasi Barat militer Ukraina. Langkah itu dipandang sebagai sinyal tegas bahwa otoritas militer tidak memberi ruang bagi pengecualian, bahkan untuk keluarga pejabat yang terlibat langsung dalam proses mobilisasi. Penempatan Kovalyuk ke garis depan juga dibaca sebagai pesan politik dan militer: aturan wajib militer berlaku untuk semua, tanpa perlakuan istimewa.
Ketegangan yang tak terhindarkan
Kasus ini menambah daftar kontroversi seputar sistem mobilisasi Ukraina yang terus diperketat sejak perang berlangsung. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pasukan tambahan; di sisi lain, setiap keputusan yang menyangkut keluarga pejabat mudah memicu kritik, terutama ketika publik menilai beban perang tidak dibagi secara setara.
Dengan pencopotan dan pengiriman ke medan tempur itu, nama Kovalyuk kini justru menjadi contoh paling mencolok tentang bagaimana kebijakan mobilisasi di Ukraina dijalankan dengan keras, termasuk kepada mereka yang sebelumnya berada di balik meja rekrutmen.
Source link
