Upaya pemerintah menekan judi online mulai menunjukkan hasil yang bisa diukur. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat apresiasi dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, setelah berhasil menghapus dan memblokir lebih dari 1,3 juta konten yang berkaitan dengan judi online. Langkah ini dinilai bukan sekadar penertiban biasa, melainkan pukulan langsung terhadap jaringan ilegal yang selama ini memanfaatkan ruang digital untuk terus beroperasi.
Pemblokiran Konten Beri Efek ke Transaksi
Dampak kebijakan tersebut terlihat pada penurunan transaksi judi online yang disebut mencapai 80 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ivan menyebut, pada Januari hingga Maret 2024, nilai transaksi judi online masih berada di angka Rp 90 triliun. Namun, pada periode yang sama tahun ini, angkanya turun menjadi Rp 47 triliun setelah pemblokiran konten ilegal dilakukan secara masif.
Menurut Ivan, capaian ini menunjukkan bahwa pemutusan akses terhadap konten-konten judi online memang memengaruhi aliran dana di balik praktik tersebut. Ia bahkan memperkirakan, bila tren penurunan ini terus berlanjut, total transaksi judi online sepanjang 2025 bisa ditekan hingga di bawah 160 juta transaksi.
Komdigi Masih Punya Pekerjaan Rumah
Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pekerjaan Komdigi belum selesai. Meski langkah pemblokiran dinilai efektif, masih ada banyak hal yang harus dibereskan agar pemberantasan judi online tidak berhenti pada penutupan akses semata.
Kasus yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital juga ikut menjadi sorotan. Salah satu temuan yang mencuat adalah adanya pegawai yang disebut tidak lulus tes kerja, tetapi tetap diterima. Kasus ini menambah tekanan bagi Komdigi untuk memperbaiki pengawasan internal, sekaligus menjaga agar upaya pemberantasan judi online tidak tercoreng dari dalam institusi sendiri.
Tekanan ke Jaringan Ilegal Masih Berlanjut
Dengan lebih dari 1,3 juta konten sudah dihapus dan diblokir, pemerintah kini menghadapi tantangan berikutnya: memastikan jaringan judi online tidak cepat muncul kembali dengan wajah baru. Penurunan transaksi memang memberi sinyal positif, tetapi data itu sekaligus menunjukkan betapa besar skala persoalan yang masih harus dihadapi.
Source link
