Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu sebelum akhir hayatnya. Dia menekankan kepada penegak hukum, mulai dari kejaksaan hingga KPK, untuk berani melawan korupsi yang masih merajalela di Tanah Air. Data dari KPK dan ICW menunjukkan ada lima lembaga pemerintahan yang sering terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia.
Salah satunya adalah kementerian, dimana kasus korupsi paling banyak terjadi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024. Kasus seperti korupsi dana bantuan sosial COVID-19 telah menimbulkan kecaman dari masyarakat karena terjadi di tengah krisis kemanusiaan.
Dewan Perwakilan Rakyat juga merupakan lembaga yang kerap terjerat kasus korupsi, dengan banyak anggota DPR dan DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang sering digunakan adalah suap pengesahan anggaran dan proyek fiktif, seperti yang terjadi dalam kasus e-KTP.
Tak hanya itu, BUMN dan BUMD juga tidak luput dari korupsi, terutama dalam proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Lembaga penegak hukum pun tidak terhindar dari tindak korupsi, dengan kasus suap penanganan perkara yang sering terjadi. Begitu juga dengan pemerintah daerah, dimana kepala daerah sering terlibat dalam kasus korupsi.
Berbagai sebab yang menyebabkan maraknya korupsi di lembaga pemerintahan antara lain minimnya transparansi anggaran, kurangnya pengawasan internal, budaya politik uang, permasalahan regulasi, dan sanksi hukum yang kurang tegas. Diperlukan tindakan nyata untuk memberantas korupsi dan memastikan integritas di setiap level pemerintahan di Indonesia.
