Majelis Nasional Vietnam telah mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025 yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026. Regulasi ini secara resmi mengakui aset kripto dan mengaturnya dalam kerangka hukum negara. Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan aset digital menjadi aset virtual dan aset kripto, dengan tidak termasuk instrumen keuangan seperti sekuritas atau mata uang digital bank sentral. Pemerintah Vietnam akan menetapkan rincian teknis seperti syarat usaha dan mekanisme pengawasan untuk kedua kategori tersebut, serta mengatur keamanan siber dan pencegahan pencucian uang.
Regulasi juga bertujuan untuk memenuhi standar internasional dalam hal keamanan siber dan pencegahan pencucian uang, sebagai respons terhadap kekhawatiran dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, peraturan ini mencerminkan ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital global dengan memberikan insentif besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, dan infrastruktur digital. Insentif tersebut termasuk keringanan pajak, kemudahan pemanfaatan lahan, dan dukungan riset dan pengembangan, terutama bagi perusahaan yang fokus pada teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI. Peningkatan keterampilan digital juga menjadi fokus dengan dimasukkannya dalam kurikulum pendidikan nasional, menjadikan Vietnam sebagai negara pertama yang memiliki Undang-Undang khusus untuk industri teknologi digital.
