Pemerintah Indonesia mendapatkan kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait implementasi komitmen dasar Starlink yang belum terwujud. Beberapa hal seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia masih menjadi permasalahan. SKSG UI mengungkapkan keistimewaan regulasi yang diperoleh Starlink dalam mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan domestik secara menyeluruh.
Dalam sebuah Policy Paper berjudul ‘Kedaulatan Siber Indonesia’, SKSG UI juga memperingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia akibat ketidakteraturan kehadiran Starlink. Risiko yang dihadapi meliputi kehilangan kontrol atas spektrum nasional, kerentanan dalam perlindungan data pribadi, serta potensi penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah sensitif. Selain itu, keputusan Starlink untuk menghentikan penerimaan pelanggan baru di Indonesia tanpa campur tangan pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang regulasi internet di masa depan.
Muhamad Syauqillah, seorang peneliti SKSG UI, menyoroti risiko potensial dari layanan internet Starlink dalam menjangkau daerah terpencil seperti Papua tanpa melalui infrastruktur telekomunikasi nasional. Menurutnya, ini bukan hanya masalah konektivitas, tetapi juga masalah kontrol informasi di daerah rawan gerakan separatis. Kritik dan penelitian ini menyoroti pentingnya audit terhadap implementasi Starlink di Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara.
