Stablecoin: Penghambat Pembayaran Lintas Batas di Hong Kong
Sebuah aturan baru di Hong Kong mengharuskan penerima stablecoin membuka rekening di negara tersebut untuk mematuhi regulasi KYC. Hal ini menjadi tantangan bagi bisnis yang melakukan pembayaran lintas batas menggunakan stablecoin yang diatur Hong Kong.
Terlepas dari efisiensi dan kemudahan transfer dana instan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, aturan ketat KYC di Hong Kong dapat mengurangi keuntungan dari transaksi stablecoin. Hal ini membuat beberapa pihak skeptis terhadap penggunaan stablecoin, terutama bagi pengguna di luar negeri.
Stablecoin sendiri merupakan jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok pada mata uang fiat, seperti dolar AS. Potensi disruptifnya terhadap sistem pembayaran lintas batas menjadi terhambat dengan aturan KYC yang ketat di Hong Kong.
Meskipun AS juga memiliki undang-undang kripto yang baru, yaitu Undang-Undang GENIUS yang berfokus pada stablecoin, aturan KYC di Hong Kong dianggap lebih ketat. Hal ini membuat pedagang kripto seperti Ricky Xie berpendapat bahwa aturan tersebut bisa menjadi penghambat adopsi kripto di Hong Kong.
Dengan adanya aturan baru ini, pengguna stablecoin, termasuk pemegangnya, diharuskan untuk mematuhi regulasi KYC yang ketat di Hong Kong. Hal ini menjadi pertimbangan bagi banyak pengguna di luar negeri untuk menggunakan layanan stablecoin yang diatur Hong Kong.
Dengan demikian, pembayaran lintas batas menggunakan stablecoin di Hong Kong harus mempertimbangkan regulasi yang ketat tersebut agar transaksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
