Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus disertai dengan kajian matang terutama terkait infrastruktur transportasi. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti pentingnya akses transportasi sebagai faktor penentu kelancaran mobilitas menuju pusat pemerintahan baru. Jakarta saat ini memiliki akses lengkap melalui berbagai moda transportasi, namun jika pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN, maka transportasi udara atau laut akan menjadi pilihan utama.
Menurut BHS, biaya transportasi bisa mencapai Rp 3 triliun per hari jika diasumsikan ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan langsung ke IKN dengan harga tiket pesawat rata-rata Rp 1,5 juta. Terlebih lagi, keterbatasan kapasitas transportasi juga menjadi masalah utama. Indonesia hanya memiliki sekitar 450 pesawat dengan total daya angkut di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang per hari.
Selain itu, pembangunan IKN harus memperhatikan kesiapan transportasi secara menyeluruh agar mobilitas tidak terhambat dan beban biaya tidak memberatkan masyarakat menurut BHS. Evaluasi dan langkah terbaik perlu segera diambil pemerintah untuk memastikan rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan pemindahan IKN.
