Sidang Tahunan MPR/DPR 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjadi panggung bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan capaian dan arah kebijakan pemerintah. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi dan mengelola kekayaan negara secara bijak. Namun, perhatian publik tertuju pada bagian ketika ia mengulas strategi transformasi teknologi yang dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan di Indonesia.
Prabowo menegaskan, teknologi bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. DTSEN yang merupakan kumpulan data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh penduduk Indonesia, pemerintah berupaya mempercepat distribusi bantuan, mencegah kebocoran anggaran, dan memastikan setiap rupiah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi penting dalam penyaluran bantuan dan subsidi. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memverifikasi penerima manfaat secara akurat, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Langkah ini diharapkan meminimalkan praktik penyalahgunaan dan memastikan efektivitas anggaran negara.
Selain itu, pemerintah gencar melakukan digitalisasi pendidikan melalui distribusi 288.000 layar pintar ke sekolah-sekolah, termasuk di daerah terpencil. Ini tidak hanya menutup kesenjangan pendidikan, tetapi juga menanamkan keterampilan teknologi sejak dini pada generasi muda. Menjadikan teknologi sebagai alat untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memajukan pembangunan di Indonesia.
