Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengguna tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. PBB bertujuan sebagai salah satu pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. PBB bersifat kebendaan, sehingga besarnya pajak tergantung pada nilai objek pajak, bukan status kepemilikannya. Penetapan nilai ini mempertimbangkan luas tanah, lokasi, dan fungsi bangunan, sehingga tarif yang dikenakan berbeda-beda antara satu objek dengan yang lain. Ada dua jenis pajak PBB, antara lain PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan berlaku untuk rumah, tanah, atau bangunan di wilayah permukiman dan kota. Sedangkan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dikelola oleh pemerintah pusat untuk lahan dan bangunan yang digunakan dalam sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Dasar hukum PBB diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyerahkan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Subjek PBB mencakup individu atau entitas hukum yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pribadi atau usaha. Objek yang dikenakan pajak meliputi tanah (sawah, kebun, pekarangan) dan bangunan (rumah tinggal, gedung usaha, kolam renang, pusat perbelanjaan), sedangkan objek yang tidak dikenakan pajak termasuk fasilitas umum tanpa tujuan komersial seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.
Besaran pajak PBB dihitung berdasarkan rumus PBB Terutang = (NJOP – NJOPTKP) × Tarif Pajak. NJOP merupakan nilai rata-rata pasar tanah atau bangunan yang ditetapkan pemerintah daerah, sedangkan NJOPTKP adalah nilai batas yang tidak dikenakan pajak. Tarif pajak biasanya maksimal 0,5 persen dan bisa berbeda-beda di setiap daerah. Pembayaran PBB dapat dilakukan secara online melalui situs resmi pemerintah daerah, mobile banking, ATM, atau marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Secara offline, pembayaran dapat dilakukan di minimarket, kantor pos, atau loket pembayaran di kantor pajak daerah.
Masyarakat yang membayar PBB tepat waktu berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk proyek infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan sosial yang bermanfaat bagi warga. Selain itu, pembayaran tepat waktu juga membantu masyarakat menghindari sanksi atau denda keterlambatan, serta menjaga kelancaran layanan publik yang bergantung pada pendapatan pajak sebagai sumber pendanaan.
