Putusan Mahkamah Konstitusi Rumania yang membatalkan hasil pemilihan presiden Desember 2024 telah menjadi sorotan global dan memberikan pesan signifikan bagi negara lain, khususnya negara demokrasi yang tengah menghadapi tantangan keamanan digital seperti Indonesia. Pembatalan ini menjadi cermin betapa penetrasi siber berskala besar yang berbasis kepentingan asing kini telah bertransformasi dari kejahatan tradisional menjadi instrumen taktis untuk mengintervensi dan merusak sendi demokrasi.
Dari hasil penyelidikan resmi, ditemukan bahwa serangkaian operasi siber dan disinformasi yang sangat terencana telah mengguncang proses demokrasi Rumania. Aksi ini dikenal sebagai serangan hibrida, di mana kombinasi serangan langsung ke teknologi vital serta propaganda digital dipakai secara serempak untuk mengguncang legitimasi pemilu di tingkat mendasar. Serangan tersebut bukan hanya soal peretasan data, namun juga serangan psikologis yang dimaksudkan untuk merekayasa kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Bukti yang dikumpulkan badan intelijen menunjukkan adanya lebih dari 85.000 percobaan serangan siber yang diarahkan langsung ke jaringan elektoral utama negara itu, baik menjelang maupun saat proses pemungutan suara berlangsung. Sistem pendukung pemilu menjadi target utama, mengindikasikan upaya disengaja untuk mengacaukan jalannya demokrasi melalui sabotase digital. Pola koordinasi, tingkat kecanggihan serangan, serta jumlah sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa aktor utama serangan sangat mungkin merupakan kekuatan asing dengan kepentingan geopolitik yang jelas.
Selain upaya peretasan, ditemukan pula bukti terperinci adanya kampanye disinformasi yang menargetkan opini publik, yang diduga kuat mendapat sokongan negara asing seperti Rusia. Strategi ini menggunakan jejaring sosial, terutama TikTok dan Telegram, untuk memasifkan narasi mendukung tokoh ultra-nasionalis pro-Moskow. Bahkan, dukungan artifisial ini mengantarkan calon tersebut memperoleh suara terbanyak, sesuatu yang sebelumnya tidak diprediksi. Selain itu, tindakan-tindakan ilegal seperti pendanaan influencer dari luar negeri telah terjadi untuk memperluas jangkauan disinformasi.
Karena terbongkarnya pelanggaran integritas proses pemungutan suara baik dari segi teknis siber maupun manipulasi persepsi warga negara, Mahkamah Konstitusi Rumania menilai bahwa legalitas dan keabsahan hasil pemilu telah tercemar. Akibatnya, seluruh proses pemilihan presiden wajib diulang untuk menjaga martabat demokrasi. Keputusan ini juga menjadi preseden penting yang menegaskan urgensi perlindungan sistem demokrasi dari ancaman nonkonvensional, terutama lewat ruang digital.
Situasi yang menimpa Rumania adalah alarm peringatan bagi Indonesia, yang saat ini tengah membangun ekosistem digital namun memiliki kerentanan kompleks pada lanskap keamanan sibernya. Dalam konteks Indonesia, upaya serupa seperti sabotase terhadap sistem KPU, disinformasi massal, atau pembelahan opini publik melalui bot dan narasi palsu dapat berujung pada krisis kepercayaan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan politik dan konflik sosial.
Kerentanan semacam ini tidak hanya berdimensi teknis, namun juga menyentuh aspek fundamental kedaulatan nasional. Aktor luar negeri yang terlibat ingin mengganggu stabilitas skor demokrasi dan memecah persatuan bangsa dengan cara memanfaatkan celah di dunia digital dan memperbesar polarisasi di masyarakat.
Karena sifat ancaman ini telah berubah dari sekadar tindak pidana siber ke risiko keamanan nasional, tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait seperti POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara, Kominfo, hingga TNI, harus ditingkatkan ke level pertahanan nasional. Tidak cukup lagi hanya dengan perangkat hukum konvensional; dibutuhkan kebijakan strategis berorientasi pada perlindungan infrastruktur pemilu, penguatan atribusi pelaku serangan asing, dan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, investasi dalam peningkatan literasi digital publik menjadi sangat penting, mengingat masyarakat Indonesia merupakan target utama propaganda dan manipulasi berbasis data palsu. Tanpa kesadaran kolektif dan pemahaman digital yang memadai, Indonesia berisiko tinggi menjadi korban berikutnya dari skenario invasi siber yang telah menggagalkan pemilu di negara lain.
Kasus Rumania harus dijadikan pelajaran dan motivasi untuk mempercepat modernisasi pertahanan siber nasional, dengan misi utama mempertahankan martabat dan kedaulatan demokrasi Indonesia dari ancaman digital yang makin rumit dan meluas.
