Masalah penetapan status bencana nasional terkait banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera memang menjadi perbincangan hangat kali ini. Banyak suara dari berbagai kalangan, termasuk legislatif seperti DPD dan DPR, mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil langkah dengan menetapkannya sebagai bencana nasional. Namun, tidak sedikit pula yang menilai perlu adanya evaluasi mendalam sebelum keputusan diambil, agar langkah yang diambil tidak justru menimbulkan masalah baru.
Penentuan status bencana nasional memang sering dianggap penting untuk mempercepat dan memperluas skala penanganan, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak pihak mempercayai penanganan akan berjalan lebih efektif jika status nasional diterapkan. Namun demikian, langkah ini tidak boleh diambil sembarangan. Proses penanganan bencana sebenarnya memerlukan tahapan yang jelas sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah terlebih dahulu. Pemerintah daerah masih memiliki peran sentral sebagai pelaksana utama respons bencana di tahap awal.
Profesor Djati Mardiatno dari Fakultas Geografi UGM menekankan pentingnya sistem penetapan status bencana berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Tidak hanya soal teknis, ia juga menyoroti kriteria kelembagaan dan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan. Djati meyakini selama daerah masih mampu menangani situasi, status nasional belum diperlukan, dan pemerintah daerah harus diutamakan sebagai pihak yang berada di garis depan penanganan.
Jika keputusan langsung diambil oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kinerja dan kebutuhan pemerintah daerah, dikhawatirkan akan memberhentikan atau menghambat inisiatif daerah yang telah berjalan. Tim pusat yang tiba saat daerah masih sanggup menangani juga bisa saja justru membatasi ruang gerak koordinasi lokal. Oleh karena itu, peran daerah tetap harus mendapat prioritas dalam setiap tahap penanganan.
Kaitannya dengan dana penanggulangan bencana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa dana siap pakai sudah tersedia dan bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan mendesak, tidak bergantung pada penetapan status bencana nasional. Aturan tentang penggunaan dana tersebut sudah diatur jelas dalam regulasi dan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lamban dalam penyediaan sumber daya. Pihak BNPB maupun BPBD sudah diberi keleluasaan dalam pemanfaatan dana ini.
Dalam situasi bencana saat ini di Sumatera, jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan pun tidak sedikit, mencapai ratusan miliar rupiah sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers oleh berbagai pejabat negara. Jaminan telah diberikan oleh Presiden lewat Menko PMK Pratikno, bahwa segala kebutuhan logistik dan pendanaan untuk korban dan proses penanganan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah berkomitmen agar seluruh upaya tetap berjalan terkoordinasi tanpa terhambat oleh status formal.
Hal lain yang juga menjadi pertimbangan utama adalah soal aspek keamanan nasional. Penetapan status bencana nasional dapat membuka peluang bagi bantuan asing untuk masuk ke wilayah terdampak bencana. Meski dapat meringankan beban dalam beberapa kasus, pengalaman internasional menunjukkan adanya potensi bahaya seperti intervensi asing. Banyak studi, seperti yang ditulis Julian Junk dan juga Kilian Spandler, menyoroti bahwa isu bantuan internasional acap kali berujung pada ketegangan kedaulatan negara.
Selama ini, Indonesia cukup tegas dalam kebijakan terkait bantuan asing. Pemerintah melalui Mensesneg menegaskan, meski bantuan asing diucapkan terima kasih, Indonesia akan tetap fokus pada penanganan mandiri dengan koordinasi antara BNPB, TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Hal ini penting agar kontrol tetap di tangan bangsa sendiri serta mencegah berbagai risiko keamanan yang tidak diinginkan.
Selain itu, kiprah masyarakat dalam membantu korban bencana di Indonesia sudah terbukti nyata dalam setiap peristiwa darurat. Mulai dari pengumpulan donasi, pendistribusian logistik, hingga pembentukan tim penolong secara mandiri, telah menjadi tradisi yang melekat. Gerakan seperti ini bahkan berjalan tanpa menunggu penetapan status bencana nasional, dan patut mendapat apresiasi dari seluruh pihak.
Penting juga untuk mendorong pemerintah agar membangun koordinasi penanganan bencana yang makin profesional dan terintegrasi. Dengan demikian, segala upaya tanggap darurat bisa dilakukan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan, tanpa harus tergantung sepenuhnya pada status formal yang bersifat administratif. Politisasi status bencana justru hendaknya dihindari agar fokus tetap pada kemanusiaan dan kolaborasi langsung di lapangan.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
