Memahami Konsolidasi Sipil dan Militer Lewat Lensa Institusional
Polemik terkait kendali sipil atas militer di Indonesia kerap diwarnai narasi seputar waktu yang tepat bagi presiden untuk mengganti Panglima TNI yang sedang menjabat. Tidak jarang, keputusan tersebut disorot dengan kacamata politik dan dijadikan tolak ukur seberapa kuat atau lemahnya otoritas sipil di atas militer.
Padahal, pandangan ini berpotensi mengaburkan esensi utama kendali sipil. Konsolidasi sipil atas militer merupakan sebuah perjalanan panjang yang menuntut tahapan-tahapan sistematis serta pertimbangan institusional, bukan sekadar kebijakan dadakan yang terjadi karena pergantian kekuasaan. Pergantian pimpinan dalam tubuh TNI seyogianya dipahami sebagai bagian dari tata kelola negara dan profesionalisme militer, bukan sekadar ritual politik berulang.
Dalam teori hubungan sipil-militer dunia, kendali sipil dijalankan bukan dengan menundukkan militer secara politik, melainkan merancang relasi yang saling menghormati fungsi dan otoritasnya. Huntington menjelaskan bahwa kontrol subyektif, yang diperoleh dengan memperalat militer secara politik, justru mengancam profesionalisme militer. Sementara kontrol obyektif dicapai lewat penguatan standar profesional dan pembatasan militer dari urusan politik. Feaver menawarkan kerangka principal-agent, menekankan pentingnya kontrol, kepercayaan, dan sistem pengawasan, jauh dari sekadar rotasi jabatan. Sedangkan Schiff menambahkan peran penting adanya kesepakatan aktor sipil dan militer yang melandasi relasi stabil di institusi pertahanan.
Intisari dari berbagai pemikiran tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi sipil tidak bertumpu pada pergantian pimpinan semata. Sebaliknya, inti dari kendali sipil adalah kokohnya sistem, norma, dan kepentingan negara yang mendasari setiap keputusan di sektor pertahanan. Konsolidasi semacam ini merupakan kerja institusi, yang tidak terjadi mendadak, membutuhkan legitimasi, serta menuntut kehati-hatian. Keputusan mengganti pemimpin TNI yang terlalu dini tanpa mempertimbangkan stabilitas berpotensi menggerus profesionalisme, dan pada gilirannya memperlemah kontrol sipil itu sendiri.
Jika menengok negara-negara demokrasi mapan, pendekatan yang diambil relatif konsisten. Di Amerika Serikat, Presiden, meskipun menjabat sebagai Commander-in-Chief, jarang menggunakan momen pergantian sebagai agenda politik di awal masa jabatan. Proses pengangkatan dan masa bakti Chairman of the Joint Chiefs of Staff berlangsung stabil, terlepas dari siapa yang sedang menjadi presiden. Stabilitas organisasi dan kesinambungan dianggap sebagai urusan nasional yang lebih mendesak daripada sekadar pemenuhan hasrat politik penguasa.
Hal serupa terjadi di Inggris maupun Australia. Dalam tataran parlementer, pergantian pemimpin militer lebih sering mengikuti siklus dan kebutuhan organisasi, bukan ajang unjuk kekuatan kepala pemerintahan yang baru dilantik. Penunjukan pun dilakukan melalui prosedur yang menjaga integritas profesional struktur militer, sehingga segala upaya campur tangan politis yang tidak beralasan justru dipandang sebagai pelanggaran tata krama demokrasi.
Contoh lain di Prancis, meski presidennya memiliki otoritas tinggi dalam urusan pertahanan, proses pergantian kepala staf militer tidak dilakukan secara otomatis ketika presiden baru menjabat. Bahkan, pergantian akibat perselisihan hanya dilakukan jika benar didasari pada masalah kebijakan strategis yang mendasar, bukan sekadar keinginan untuk menunjukkan dominasi politik semata.
Dari berbagai pengalaman tersebut, jelas bahwa demokrasi justru menuntut presiden atau pemerintah bersikap hati-hati sebelum mengambil keputusan menyangkut karir puncak di institusi militer. Loyalitas yang diharapkan bukanlah personal kepada pejabat sipil tertentu, namun terhadap konstitusi dan negara sebagai pemegang otoritas sah dan tertinggi.
Fenomena ini pun tercermin di Indonesia pasca-Reformasi. Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Joko Widodo tidak pernah langsung menunjuk Panglima TNI yang baru setelah mereka dilantik sebagai presiden. Masing-masing membutuhkan waktu yang signifikan, mulai dari kurang lebih 261 hingga 481 hari, sebelum akhirnya memilih Panglima versi mereka sendiri.
Sering kali, perbedaan rentang waktu pengangkatan Panglima TNI ini dipolitisasi. Padahal, jika dianalisis secara institusional, pola tersebut adalah wujud kehati-hatian sekaligus upaya membangun tata kelola hubungan sipil-militer yang kredibel dan stabil. Pada masa Megawati, fase penantian ini digunakan untuk memastikan transisi pasca-dwifungsi ABRI berjalan dengan baik. Era SBY lebih menonjolkan sensitivitas terhadap ekses politisasi institusi militer. Sementara di masa Jokowi, prosesnya diarahkan pada penguatan relasi sipil-militer dan kompromi dengan parlemen guna menjamin keamanan dan kelangsungan pemerintahan.
Secara formal, presiden Indonesia memang diberi hak penuh dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian Panglima TNI dengan persetujuan DPR. Namun demikian, praktik norma demokrasi berjalan efektif membatasi ruang gerak presiden, agar keputusan tersebut senantiasa memperhatikan kepentingan negara, organisasi TNI, serta kondisi politik yang mendukung stabilitas.
Kaitan perdebatan soal perpanjangan usia pensiun juga harus dilihat proporsional. Isu tersebut tidak seharusnya menjadi penentu utama kapan seorang Panglima harus diganti atau dipertahankan. Patokan utamanya adalah kebutuhan dan kepentingan nasional, serta profesionalisme militer yang harus terjaga. Sistem demokrasi menuntut penguasa menggunakan kewenangan secara bijaksana, bukan secara instan atau demi kepentingan politik diri.
Dengan demikian, proses konsolidasi sipil atas militer, baik secara teori maupun praktik di negara-negara demokrasi maju maupun di Indonesia, harus dipahami sebagai kerja kolektif dan institusional yang bertumpu pada kepentingan negara, profesionalisme TNI, dan stabilitas jangka panjang kehidupan demokrasi. Kendali sipil bukan sekadar masalah rotasi jabatan, melainkan tentang tanggung jawab membangun relasi yang sehat antara presiden dan militer supaya tujuan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
