Universitas Indonesia, melalui Program Magister Hubungan Internasional, baru saja mengadakan kuliah tamu untuk memperdalam materi Reformasi Sektor Keamanan pada Rabu, 4 Maret 2026. Agenda ini dikemas sebagai forum diskusi interaktif dengan topik utama “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Diskusi bertujuan untuk meninjau ulang bagaimana proses pembentukan profesionalisme di tubuh militer, terutama dalam kaitannya dengan dinamika karir dan tata kelola promosi perwira.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang keahlian berbeda guna memperkaya perspektif: Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. peneliti di Lesperssi, serta Yudha Kurniawan, M.A., seorang peneliti dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Beragam ilmu dan hasil riset mereka menjadi acuan penting dalam membahas tantangan yang kini dihadapi militer Indonesia.
Aditya dalam penyampaiannya menyoroti: perkembangan peta politik nasional sangat mempengaruhi sistem karier di internal TNI. Ketika politik populis berkuasa, garis pemisah antara profesionalisme berdasarkan prestasi dan pengaruh relasi personal mulai memudar. Ia menegaskan, proses promosi serta rotasi jabatan di kalangan militer kerap bersinggungan antara logika meritokrasi dengan kepentingan pribadi yang tertanam dalam struktur kelembagaan.
Dalam konteks praktiknya, Aditya menyatakan, tren personalisasi kekuasaan akibat kepemimpinan populis sangat terasa pada proses penempatan jabatan-jabatan strategis di militer. Akibatnya, relasi antara elit politik dan pejabat tinggi militer menciptakan ruang kompromi baru dalam pengisian posisi penting. Hal ini, menurutnya, berpotensi mempersempit mekanisme check and balance yang menjadi hak lembaga sipil.
Pertanyaan utama yang muncul kemudian ialah: seberapa jauh aktor sipil harus andil dalam urusan promosi jabatan di lingkungan TNI, khususnya untuk posisi Panglima TNI? Perdebatan ini bukan hanya relevan di Indonesia saja, tapi juga terjadi di berbagai negara demokrasi. Aditya menambahkan, di beberapa negara proses pengangkatan pimpinan militer membutuhkan persetujuan legislatif, sedangkan di tempat lain cukup menjadi kewenangan otoritas eksekutif semata.
Yudha memperkaya bahasan dengan memberi contoh negara demokrasi seperti Inggris, di mana penunjukan pimpinan tertinggi militer tidak memerlukan persetujuan legislatif. Varian model hubungan sipil–militer di banyak negara menegaskan bahwa tidak ada satu pun pola baku yang berlaku secara universal, meski semuanya tunduk pada prinsip demokrasi.
Sementara itu, Beni Sukadis menggarisbawahi pentingnya kontrol sipil yang demokratis sebagai syarat utama tumbuh kembangnya profesionalisme militer. Menurut Beni, kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan sistem alutsista merupakan kunci, namun tetap harus dipayungi tata kelola yang berorientasi meritokrasi dan akuntabilitas. Di Indonesia, perubahan yang signifikan terjadi pasca Reformasi, dengan pemisahan TNI-Polri dan lahirnya UU Pertahanan serta UU TNI yang memperjelas batas keterlibatan militer dalam politik.
Namun, Beni mengakui, dalam praktik sehari-hari penentuan jabatan strategis, faktor kedekatan pribadi antara perwira dan elit politik masih mewarnai prosesnya; inilah celah yang kerap membuat penerapan meritokrasi belum berjalan konsisten. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang keduanya berasal dari Angkatan Darat, memperlihatkan bahwa rotasi antar matra seringkali tak luput dari pengaruh politik dan preferensi pejabat tinggi negara.
Yudha kemudian menyoroti problematika yang dihadapi militer Indonesia dalam manajemen karier internal. Ia mengungkapkan, secara ideal seorang perwira butuh 25–28 tahun untuk sampai ke pangkat Brigadir Jenderal, namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Keterbatasan jabatan berbanding jumlah personel membuat terjadinya akumulasi perwira tinggi, yang justru berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.
Ia mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab: kapasitas lembaga pendidikan militer belum optimal, bottleneck promosi jabatan, hingga ketimpangan kualitas SDM sejak awal rekrutmen. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan ikut memperumit masalah, sehingga secara jangka panjang berdampak bagi pola karir dan struktur pengembangan personel militer di Indonesia.
Melalui pertemuan ini, diharapkan peserta forum tidak hanya memahami aspek formal hubungan sipil–militer, tetapi juga mampu melihat tantangan riil di balik agenda reformasi pertahanan nasional. Kuliah tamu ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengkaji ulang peran militer dalam sistem demokrasi sekaligus merefleksikan kendala-kendala upaya profesionalisasi prajurit.
Dinamika yang diangkat forum diskusi ini juga relevan dengan perubahan politik mutakhir di Indonesia, di mana kemunculan kembali diskursus mengenai peran militer di arena sipil menjadi perhatian banyak kalangan. TNI tidak sekali dua kali dikritik soal keterlibatannya di ruang sipil, namun sebenarnya relasi sipil–militer adalah soal interaksi dua institusi yang saling memengaruhi dan harus dijaga keseimbangannya.
Keberhasilan membangun hubungan sipil–militer yang sehat, sangat bergantung pada kekuatan aktor sipil dalam merumuskan batas dan mekanisme kontrol yang efektif, sekaligus komitmen militer untuk tunduk pada aturan demokrasi. Dalam diskusi juga ditegaskan, campur tangan terlampau jauh dari otoritas sipil terhadap tata kelola militer dapat memunculkan masalah internal yang tak diinginkan.
Pada akhirnya, pengelolaan karier dan promosi perwira TNI sebaiknya dianggap sebagai bagian dari upaya menguatkan struktur dan profesionalisme militer, bukan sekadar instrumen politik sesaat. Negara-negara demokrasi telah membuktikan, bahwa mekanisme institusional yang menempatkan standar profesionalisme di atas segalanya menjadi fondasi penting tata kelola pertahanan yang transparan dan akuntabel. Melalui forum semacam ini, pemahaman kritis mahasiswa mengenai security sector reform dapat terus diasah guna mendukung terbangunnya TNI yang lebih profesional di masa mendatang.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
