Sering kali, wacana reformasi TNI dinilai hanya melalui ketakutan masyarakat tentang kembalinya militer ke ruang sipil. Namun, realitas sesungguhnya menyimpan lapisan masalah yang jauh lebih dalam, mulai dari aspek struktural hingga pola karier perwira yang jarang mendapat perhatian publik.
Sebagai respons atas isu tersebut, Magister Hubungan Internasional UI mengadakan diskusi pada 4 Maret 2026, bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer.” Acara ini menghadirkan suara tajam dari Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie.
Memudarnya Batas Sipil-Militer dalam Kenyataan Praktis
Teori tentang pengendalian sipil mengasumsikan adanya jarak jelas antara ranah militer yang menjaga pertahanan negara dan ranah sipil yang mengurus keamanan internal. Namun kenyataan di Indonesia justru menunjukkan betapa mudahnya batas ini tercampur, yang jika tak diawasi dapat mengikis profesionalisme institusi militer.
Kebijakan promosi perwira merupakan kasus penting. Secara formal, ini menjadi ranah eksklusif internal militer. Namun dinamika politik kerap menyusupi mekanisme tersebut. Aditya Batara menyatakan bahwa dalam praktiknya, jaringan kedekatan dengan elite politik sering dijadikan tiket promosi, menandingi bahkan mengalahkan pencapaian prestasi profesional.
“Pengaruh politik personal dalam promosi jabatan strategis memang sulit dihindari. Ini menyebabkan ketegangan antara meritokrasi dan kolusi,” jelas Aditya. Dalam lingkungan di mana figur pemimpin sangat menentukan, hubungan personal dengan elite sering membawa individu ke jabatan tinggi, yang secara tidak langsung dapat memperlemah sistem pengawasan internal.
Proses penetapan Panglima TNI di Indonesia membutuhkan persetujuan DPR sebagai mekanisme kendali sipil. Namun, Yudha Kurniawan menyoroti bahwa pengesahan politik ini justru rentan membuka peluang politisasi, di mana TNI menjadi alat tarik-menarik kepentingan elit politik.
Yudha juga membandingkan praktik di negara lain. Beberapa demokrasi, seperti Inggris, bahkan tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam pengangkatan pimpinan tertinggi militer mereka. Ini membuktikan bahwa formasi hubungan sipil-militer tak selalu seragam meski sama-sama berlandaskan demokrasi.
Permasalahan Struktural Tersembunyi: Surplus Perwira, Mandeknya Meritokrasi
Bagi Beni Sukadis, profesionalisme TNI tak sekadar perundangan yang tegas memisahkan TNI dari Polri. Meritokrasi dalam promosi tetap menjadi wacana krusial, sebab praktik nepotisme atau koneksi personal masih kerap mendominasi penempatan posisi penting.
Yudha menambahkan bahwa akar masalah terletak pada ketidakseimbangan jumlah perwira dan kebutuhan jabatan struktural. Kelebihan perwira tinggi di tubuh TNI tak terlepas dari minimnya kapasitas pendidikan militer, sempitnya jalur promosi, hingga keterbatasan anggaran dan sarana latihan. Ujungnya, muncul upaya memperluas fungsi TNI dalam kehidupan sipil sebagai langkah untuk menyerap surplus ini dan memitigasi stagnansi.
Budaya Rotasi dan Realitas Politik
Mitos bahwa rotasi Panglima TNI antar-matra bersifat wajib ternyata tidak sepenuhnya benar. Menurut Beni, sejarah mencatat, seperti transisi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari matra darat, politik elite dan preferensi kepemimpinan nasional kerap lebih berperan dibandingkan aturan rotasi tertulis maupun tradisional.
Demokrasi yang Terancam, Profesionalisme yang Diuji
Isu hubungan sipil-militer menjadi semakin penting di tengah tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pembatasan militer dari ranah sipil memang utama, namun yang tak kalah krusial ialah menghindari kecenderungan sipil menarik militer ke pusaran politik pragmatis. Penyusunan sistem karier di tubuh militer harus dijalankan dalam semangat profesionalisme institusi.
Apabila kendali sipil terlalu besar hingga mengintervensi urusan internal militer secara mendalam, hal ini justru dapat memperburuk tatanan organisasional. Di banyak negara maju, otonomi institusi militer dalam manajemen karier menjadi standar esensial. Indonesia semestinya bisa belajar dari prinsip tersebut dan mengadopsinya secara lebih konsisten, agar reformasi TNI tidak sebatas retorika tetapi berakar pada transformasi nyata profesi militer.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
