Berbagai laporan dari pemerintah akhir-akhir ini memberikan gambaran yang menarik tentang perubahan di desa Indonesia. Di satu pihak, Badan Pusat Statistik melalui Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 memaparkan bahwa desa-desa mengalami kemajuan dalam bidang infrastruktur dan tata kelola administrasi. Namun di sisi lain, Kementerian Desa mencatat peningkatan jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri, sebagaimana tertuang dalam KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025.
Meskipun narasinya tampak pemerintah menyoroti sisi berbeda, substansi dari kedua laporan itu menunjuk pada masalah serupa: laju kemajuan administratif desa sering kali lebih cepat dibanding perubahan nyata sektor ekonomi masyarakat desa. Perbaikan status dan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan meningkatnya produktivitas ekonomi setempat.
Desa masih menjadi daya penyangga utama struktur nasional. Berdasarkan data Podes 2025, jumlah desa dan kelurahan di Indonesia menembus 84 ribu, dengan sekitar 75 ribu merupakan desa. Dalam satu dekade, lebih dari separuh desa telah keluar dari kategori tertinggal, dicapai lewat pembangunan fisik serta program dana desa yang masif.
Namun, banyak desa masih tergantung pada sektor pertanian tradisional sebagai sumber utama penghidupan. Sekitar 67 ribu desa mayoritas penduduknya bekerja di pertanian. Struktur ekonomi seperti ini cenderung mengandalkan komoditas mentah sehingga nilai tambah yang dihasilkan terbatas. Hanya seperempat dari jumlah desa yang mulai memiliki produk unggulan lokal, namun keterkaitannya dengan pasar yang lebih luas kerap masih lemah.
Aspek finansial dan infrastruktur memang menunjukkan perkembangan positif; lebih dari 63 ribu desa telah mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta jaringan telekomunikasi pun telah menjangkau sebagian besar wilayah. Akan tetap, disparitas mutu dan akses, terutama di daerah terpencil, masih jadi tantangan signifikan.
Ketimpangan antara desa dan kota masih kentara dari aspek kemiskinan. Tingkat kemiskinan desa tercatat berada pada 11 persen, melampaui hampir dua kali lipat dibanding kota. Belum lagi, kualitas kesejahteraan pun cenderung seragam di desa, namun pada taraf yang masih rendah dibanding urban yang bisa menciptakan nilai tambah ekonomi tinggi.
Pembangunan fisik terbukti belum memadai tanpa perombakan sektor ekonomi desa. Pola usaha skala kecil, produksi yang tersebar, dan lemahnya jaringan pasar menyebabkan fragmentasi ekonomi yang sulit diatasi tanpa pendekatan yang lebih terstruktur.
Dalam situasi inilah, koperasi hadir sebagai elemen penting. Pengalaman sejumlah negara membuktikan, koperasi dengan model kepemilikan lokal bisa memperkuat posisi sosial ekonomi masyarakat desa. World Bank bahkan menyatakan koperasi mampu memperluas akses sumber daya serta membuka peluang ekonomi di desa-desa negara berkembang.
Lebih dari itu, koperasi berfungsi sebagai wadah kebersamaan ekonomi di desa, yang selaras dengan karakter masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui koperasi, para petani dapat bernegosiasi lebih baik di pasar, mendapat akses teknologi, dan memperbaiki koordinasi produksi secara partisipatif.
Pendekatan seperti program Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai solusi kebijakan yang berupaya mendorong konsolidasi ekonomi desa, sekaligus menjembatani produk desa agar terhubung ke pasar berskala luas. Namun, tantangan muncul bila pelaksanaan koperasi ini bersifat top-down dan tidak benar-benar mengacu pada kebutuhan dan kondisi lokal.
Kajian CELIOS menyoroti bahwa desain program Koperasi Merah Putih harus sensitif dengan konteks desa, khususnya mengingat kelemahan kapasitas usaha dan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Maka, intervensi kebijakan tetap perlu, namun harus presisi agar efektif.
Keberhasilan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi tak bisa terlepas dari percepatan eksekusi kebijakan di lapangan. Pemerintah menargetkan operasional Koperasi Merah Putih dapat berlangsung mulai Agustus 2026, didukung persiapan SDM melalui pelatihan yang intensif dan proses perekrutan cepat.
Keterlibatan TNI dinilai strategis dalam mendorong percepatan. Jaringan wilayah TNI yang sudah menjangkau sampai desa, serta pengalaman dalam program pembangunan berbasis desa, memudahkan percepatan penyebaran program, baik dari pusat ke desa maupun sebaliknya.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dibutuhkan agar percepatan tidak hanya memberikan hasil cepat tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi kuat, percepatan dapat memunculkan masalah baru. Sebaliknya, jika berbasis kebutuhan nyata desa dan menekankan prinsip partisipasi, koperasi berpotensi menjadi kunci penguatan ekonomi dan peredam kesenjangan antara desa dan kota.
Pada akhirnya, keberlanjutan kemajuan desa di Indonesia akan sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program dan kemampuan membangun sinergi antara semua unsur, dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa yang menjadi pelaku utama ekonomi lokal.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
