Banyak perhatian publik akhir-akhir ini tertuju pada aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Hampir setiap kali beliau melakukan kunjungan ke negara lain atau hadir di forum internasional, media ramai meliput momen-momen pertemuan dengan pemimpin dunia.
Namun, tak sedikit masyarakat mempertanyakan manfaat dari seringnya perjalanan tersebut. Di berbagai perbincangan di media sosial, muncul pertanyaan berulang seperti “Apa yang didapat dari kunjungan ke luar negeri begitu sering?” hingga mempertanyakan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Respon seperti ini tidak mengherankan, sebab hasil diplomasi kerap kali tidak kasat mata dan tidak secepat pembangunan infrastruktur atau penyaluran bantuan sosial. Diplomasi sering dianggap sebagai aktivitas elitis yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Padahal, dalam kondisi internasional yang sekarang serba tidak pasti, menjaga posisi Indonesia di kancah global sangatlah penting. Situasi global tengah mengalami penguatan rivalitas antarnegara besar, yang memicu ketidakpastian ekonomi serta politik dunia.
Jika diperhatikan, sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo telah melakukan banyak perjalanan diplomatik ke luar negeri. Jumlah kunjungan yang demikian banyak menjadi tanda bahwa Indonesia berusaha memainkan peran sebagai negara yang lebih percaya diri di level global.
Diskursus mengenai aktivitas diplomatik ini juga menjadi fokus dalam forum IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang menjadi moderator dalam diskusi tersebut, menyebutkan bahwa masyarakat mengetahui Indonesia aktif berhubungan secara internasional, tetapi tidak sepenuhnya memahami substansi maupun tujuan dari langkah-langkah yang diambil pemerintah. Menurutnya, ketegangan geopolitik yang terus meningkat di tengah gambaran dunia yang penuh krisis seperti perang di Eropa Timur, dan konflik Timur Tengah, tidaklah jauh dari kehidupan rakyat Indonesia.
Kerentanan harga energi, distribusi barang dan pangan, bahkan kestabilan kesempatan kerja di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional. Oleh sebab itu, diplomasi luar negeri adalah alat utama untuk mengantisipasi sekaligus mengelola risiko dari dinamika ini.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan bahwa pecahan geopolitik dunia semakin nyata, membuat negara-negara seperti Indonesia wajib menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Strategi yang diambil pemerintah dikenal sebagai “bebas aktif”, namun dengan fleksibilitas yang menyesuaikan kondisi zaman.
Dalam diskusi itu pula disebutkan oleh Broto Wardoyo, Kepala Departemen Hubungan Internasional UI, bahwa model hedging yang selama ini digunakan, kini berkembang ke arah resilience-based hedging. Artinya, selain bersikap luwes secara internasional, pemerintah juga memperkuat daya tahan ekonomi dalam negeri agar tidak mudah terpengaruh guncangan global.
Keterlibatan di forum-forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS, tentu memiliki makna yang lebih dari sekadar menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Semua langkah diplomasi diarahkan untuk membangun perlindungan sekaligus memperluas ruang manuver Indonesia di tengah kompetisi global yang makin ketat.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskan tujuan-tujuan strategis itu kepada masyarakat. Media dan pemerintah sering hanya menampilkan cuplikan peristiwa, pose resmi, atau agenda formal. Sementara, penjelasan tentang daya strategis di balik pertemuan itu sangat terbatas, sehingga publik lebih mudah melihat diplomasi sebagai urusan elite saja.
Anggy menambahkan bahwa jurang pemahaman antara elite diplomasi dan khalayak umum semakin melebar karena istilah kebijakan kerap bersifat teknokratis dan tidak mudah dihubungkan dengan realitas masyarakat. Era digital menuntut narasi yang sederhana namun informatif. Jika penjelasan tidak diberikan dengan baik, informasi strategis pemerintah dapat tersisihkan oleh opini yang lebih provokatif dan cepat viral.
Itulah sebabnya komunikasi publik tak boleh hanya menjadi bonus atau pelengkap, melainkan harus menjadi bagian langsung dalam strategi diplomasi. Juru bicara pemerintah perlu mengemas penjelasan tentang manfaat nyata diplomasi luar negeri, baik untuk stabilitas ekonomi, keamanan, investasi, maupun keseharian masyarakat. Ini harus dilakukan secara rutin dan bahasa yang dekat dengan publik.
Di media sosial pun, keberadaan negara harus mampu memberi konten yang mencerahkan. Jika narasi diplomasi hanya sekadar ramai di permukaan dan defensif, publik justru akan semakin skeptis dan substansi kebijakan bisa hilang dalam perdebatan yang tidak produktif.
Akhirnya, persoalan utama bagi diplomasi Indonesia hari ini bukan sekadar menjadi pemain aktif di tengah dunia yang semakin bergejolak, tetapi juga mampu membawa masyarakat memahami arti penting setiap langkah yang diambil. Diplomasi sejati bukan hanya diterima internasional, namun juga harus relevan, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
