Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), anggota Komisi II, M. Nasir, menggarisbawahi pentingnya pengawalan ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kerja, khususnya dalam rangka percepatan investasi di daerah. Menurut M. Nasir, rapat tersebut merupakan wujud komitmen untuk memastikan program DPMPTSP memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan Kalimantan Utara. Serapan anggaran DPMPTSP hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025 baru mencapai 39,84 persen, hal ini membuat M. Nasir menilai pentingnya langkah percepatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor agar kinerja DPMPTSP menjadi lebih optimal. Ia juga mengapresiasi inisiatif memperluas jaringan investasi namun menekankan pentingnya keberlanjutan dan dampak nyata dari setiap program yang dijalankan. Selain itu, ia menyoroti perlunya pendampingan terhadap pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing serta perbaikan kualitas pelayanan perizinan yang lebih efisien dan responsif. Komisi II akan terus melakukan pemantauan kinerja DPMPTSP dan OPD lainnya sebagai bentuk kontrol konstruktif dan dukungan terhadap pembangunan daerah, tanpa bermaksud mencari kesalahan namun sebagai dorongan agar setiap program mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
© ruangkini.com