Polemik tarif ojek online (ojol) di Kalimantan Timur kembali mencuat dalam forum audiensi di Kantor Gubernur Kaltim. Para mitra, aplikator, dan pemerintah daerah duduk bersama untuk menindaklanjuti tuntutan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) terkait penghapusan promo yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Dalam pertemuan itu, para driver menegaskan pentingnya Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023.
Menurut perwakilan AMKB, Lukman, Keputusan tersebut seharusnya diberlakukan sejak 1 Juli namun aplikator masih merubah tarif sesuai keinginan mereka. Ivan Jaya, perwakilan AMKB lainnya, juga mengungkapkan keprihatinan terhadap komitmen aplikator terhadap kesejahteraan driver. Di sisi lain, perwakilan dari Grab, Iqbal, menyatakan bahwa tarif sudah disesuaikan sejak 20 Juli, namun terkait promo, kewenangan penentuan ada di kantor pusat.
Disisi lain, Irhamsyah, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, menegaskan bahwa seluruh aplikator wajib mematuhi regulasi daerah. Hasil dari audiensi tersebut menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu aplikator harus menetapkan tarif sesuai keputusan gubernur, penerapan tarif maksimal 2×24 jam setelah audiensi, dan penghapusan promo layanan roda dua. Sanksi administratif berupa penutupan sementara kantor perwakilan akan diberlakukan jika masih ditemukan promo, serta permintaan jaminan keamanan untuk mencegah pembekuan akun mitra akibat protes yang dilakukan.
