Di tengah dorongan mempercepat pembangunan daerah perbatasan, kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah provinsi. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyebut kehadiran rombongan DPR itu bukan sekadar agenda formal, melainkan kesempatan penting untuk memperkuat jembatan antara pusat dan daerah, terutama dalam isu pengawasan serta penyerapan aspirasi di sektor pariwisata, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.
RDP Reses Jadi Ruang Menyampaikan Kebutuhan Daerah
Zainal mengaku merasa terhormat karena untuk pertama kalinya setelah 12 tahun berdiri, Kaltara menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) reses dari Komisi DPR RI dengan rombongan yang besar dan lengkap di Aula Kantor Gubernur Kaltara. Menurutnya, kehadiran langsung para wakil rakyat memberi sinyal bahwa suara daerah perbatasan tetap mendapat tempat dalam pembahasan kebijakan nasional.
Meski jadwal RDP sempat tertunda akibat kendala transportasi dan cuaca, Gubernur menilai komitmen anggota DPR untuk tetap datang menunjukkan keseriusan mereka menyerap masukan dari daerah. Ia menekankan bahwa dialog seperti ini penting agar kebutuhan Kaltara tidak berhenti di atas kertas.
Potensi Kaltara Dinilai Belum Tergarap Maksimal
Dalam kesempatan itu, Zainal juga berharap Komisi VII DPR RI dapat turun langsung ke kawasan perbatasan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih dekat. Ia menilai Kaltara memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama pada sektor pariwisata, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Karena itu, ia berharap hasil kunjungan tidak hanya berakhir pada catatan aspirasi, tetapi juga berlanjut pada dukungan nyata dalam bentuk program dan alokasi anggaran. Bagi Kaltara, kata dia, perhatian pusat akan sangat menentukan laju pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain ini.
Komisi VII Janji Serap Aspirasi Langsung dari Lapangan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kaltara dan jajaran terkait. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Kaltara merupakan bagian dari komitmen Komisi VII untuk melihat langsung potensi sekaligus persoalan yang dihadapi daerah.
Menurut Lamhot, cara kerja seperti ini penting agar kebijakan yang diambil tidak jauh dari kebutuhan masyarakat. Dengan melihat kondisi di lapangan, DPR diharapkan bisa menyusun langkah yang lebih tepat sasaran, terutama untuk wilayah yang memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda seperti Kaltara.
Di ruang pertemuan itu, Kaltara tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga mengirim pesan jelas: daerah perbatasan membutuhkan perhatian yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih konkret.
Source link
