Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) dengan target rampung pada 2026. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Kaltim bertekad untuk menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih. Irhamsyah, Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kaltim, menyatakan bahwa kendaraan ODOL telah menimbulkan kerugian signifikan seperti rusaknya jalan dan peningkatan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat menargetkan Zero ODOL pada tahun 2026 dan Kaltim siap melaksanakannya secara bertahap.
Irhamsyah menjelaskan bahwa tahapan penegakan program Zero ODOL di Kaltim telah disusun dan akan diterapkan mulai pertengahan 2025. Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan akan dilakukan pada 10-30 Juni 2025, diikuti dengan masa peringatan dan pembinaan pada 1-13 Juli, sebelum masuk ke tahap Operasi Patuh atau penindakan langsung pada 14-27 Juli 2025. Program Zero ODOL bukan hanya pemenuhan regulasi tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk keselamatan dan menjaga infrastruktur yang bernilai triliunan rupiah.
Kendaraan ODOL telah menjadi penyebab utama kerusakan pada jalan nasional dan provinsi, menimbulkan beban biaya perbaikan infrastruktur setiap tahun. Gangguan ini juga berdampak pada distribusi logistik dan kenyamanan pengguna jalan. Melalui program Zero ODOL, Dishub Kaltim mengajak pelaku usaha logistik, pengemudi angkutan barang, dan masyarakat luas untuk menyesuaikan kendaraan dengan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan sinergi semua pihak, Dishub Kaltim optimistis mencapai target Zero ODOL sehingga memberikan jalan yang aman, tertib, dan layak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
